Penelitian ini akan membahas tentang hak angket yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per…
Penelitian ini membahas tentang konflik norma dari Surat Edaran No. 821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2009. Dimana hal ini membahas me…
Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur da…
Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktri…
Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi rakyat berhubungan dengan struktur kewilayahan. Pemilu dilaksanakan dalam tingkat nasional, propinsi maupun daerah otonom Kabupaten. Kewenangan Mahkamah A…
Penelitian ini membahas tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus yang terdapat dalam pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilakada. Fokus penelitian pada Sengketa Pilkada yang harus diselesaikan…