Risywah atau yang biasa disebut suap, sogokan atau pelicin merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam agama dan negara, juga merupakan perbuatan yang amat tercelai dalam kehidupani sosial kemasy…
Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai polit…
Proses pemilihan umum yang melibatkan KPU dan tahapan verifikasi calon anggota DPRD menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Verifikasi ini memastikan bahw…
Praktik politik uang sudah menjadi hal wajar bagi semua orang, terlebih pada suatu pemerintahan maupun pemilihan baik secara umum maupun tidak. Salah satunya saat Pemilihan Kepala Desa atau Pilkade…
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Re…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran Hakim …
Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait Covid-19 telah menerbitkan 2 (dua) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, (1) Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 Tentang Pen…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 4…
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara yang terdaftar dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 ini mengatur t…