SKRIPSI EKOS
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di Baznas Kota Pekalongan
Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima’iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan keadilan sosial sehingga pada giliranya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah badan yang dibetuk sebagai upaya memaksimalkan tata kelola zakat di Indonesia dan memberikan jaminan terhadap pengelolaan zakat yang baik. Sebagai badan yang memegang amanah terhadap pengelolaan zakat, BAZNAS harus dapat menciptakan value added pada lembaga sebagai bentuk tata kelola yang baik melalui penerapan Good Corporate Governance. Penerapan GCG sangat penting diterapkan guna memberikan rasa kepercayaan kepada stakeholder yang dalam hal ini adalah muzakki, sebagai pemangku kepentingan yang akan mengamanahkan zakat agar dapat dikelola se maksimal mungkin oleh BAZNAS.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance dalam pengeloaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Pekalongan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada BAZNAS Kota Pekalongan dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini data dikumpulkan melalui metode inteview, observasi dan dokumentasi yang peneliti dapatkan langsung dari BAZNAS Kota Pekalongan. Dari data tersebut penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan, walaupun penerapanya masih relatif sederhana. Sedangkan implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah mulai dari penghimpunan, pemberdayaan dan pendistribusian yang diterapkan melalui prinsip transparancy, accountability, responsibility, fairness, independency secara menyeluruh telah dilaksanakan, namun belum dilakukan secara maksimal. Seperti pegelolaan sumber informasi dan publikasi yang belum mencerminkan transparancy yang baik, serta tanggungjawab setiap pengurus yang masih dijalankan apa adanya. Selanjutnya, guna mendukung pengelolaan zakat secara efektif dan efisien diperlukan adanya spesialisasi dan komitmen yang kuat hingga naungan hukum yang kuat yang dapat mendukung pengelolaan zakat di daerah.
19SK1941237.00 | SK EKOS 19.237 AMI p | My Library (Lantai 3, Karya Ilmiah) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain