SKRIPSI HES
Akad Perjanjian Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Pekalongan Perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah
Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah, yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang menjadi bagian dari retribusi umum. Masih ada juru parkir yang menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dikarena untuk memenuhi setoran atau target yang akan di serahkan ke Pemerintah Daerah, banyaknya juru parkir menyerahkan karcis ke sales alasannya hanya untuk dijadikan bukti laporan untuk sales. Maka dari uraian masalah, maka penulis merumuskan masalah yang itu, bagaimana pengelolaan retribusi Parkir di Kota Pekalongan berdasarkan peraturan daerah dan akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi Parkir Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pelaksanaan akad perjanjian dalam pengelolaan retribusi parkir kota pekalongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini di Jalan Sultan Agung Kota Pekalongan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik observasi langsung dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung, wawancara dilakukan kepada juru parkir dan dinas perhubungan pariwisata dan kebudayaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan pelaksanaan retribusi parkir di Jalan Sultan Agung dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ketentuan pelaksanaan akad sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan (ijarah ‘ala al-manafi) ijarah yang bersifat manfaat, karena manfaat sewa berupa lahan atau tanah maka ijarah ini termasuk dalam akad ijarah al-‘ardh, dalam perda retribusi parkir bahwasanya penetapan tarif parkir yang ada di Jalan Sultan Agung sudah sesuai dengan yang ada di dalam perda retribusi parkir atau tarif parkir masih dalam kendali pemerintah.
19SK1912024.00 | SK HES 19.024 ARI a | My Library (Lantai 3 Referensi dan Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain