Image of Efektifitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian 2013-2015 (Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI HKI

Efektifitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian 2013-2015 (Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Kata kunci : Pernikahan Sirri Pada Pasangan Dini Yang Hamil di Luar Nikah
Masyarakat Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menganggap bahwa menikahkan anak merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa terjadi pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan? Bagaimana implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?.
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam peneltian ini terdiri dari data primer dengan menggunakan metode Interview (wawancara) dan data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunkaan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan antara lain disebabkan karena faktor kehamilan sebelum menikah, faktor kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, faktor tingkat pendidikan. 2) Implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, antara lain: a) Pasangan tidak bisa memiliki dokumen kependudukan, seperti: kartu keluarga dan akta kelahiran, b) Anak hanya memiliki hak nasab dari garis keturunan ibu, c) Istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan tidak berhak menuntut nafkah, harta warisan dan harta gono gini, d) Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Ketersediaan
19SK1911021.00SK HKI 19.021 AMI eMy Library (lantai 3, Karya Ilmiah)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 19.021 AMI e
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xiv, 74 hlm., 21X30 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.37
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
memelihara anak
Munakahat - Nafkah
Info Detail Spesifik
Bibliografi : hlm.72 - 74
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar