SKRIPSI HKI
Peningkatan Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Pekalongan (Analisis Sosio - Legal)
Perceraian merupakan suatu hal yang seyogyanya dianggap tabu dan tidak semestinya mudah dilakukan bagi pasangan suami istri. Namun, realitas yang terjadi setiap tahunnya angka perceraian menunjukkan peningkatan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan kasus perceraian tertinggi khususnya cerai gugat pada tahun 2015. Dalam gugatannya kebanyakan para istri menggunakan Pasal 19 (f) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) KHI yakni tentang antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Melihat banyaknya alasan penggunaan pasal tersebut, penelitian bertujuan untuk menjelaskan penyebab atau alasan cerai gugat yang terjadi di wilayah tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian (field reasecrh) yang termasuk dalam penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan preskriptif kualitatif dengan sifat stady penelitian sosiolegal. Lokasi penelitian di Kecamatan Pekalongan Utara dengan subyek penelitian yaitu 10 perempuan yang melakukan cerai gugat. Dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu dengan dokumentasi. Untuk memeriksa kredibilitas informasi data menggunakan teknik Triangulasi baik sumber maupun metode. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode dreskriptif kualitatif sedangkan proses analisis mengacu pada sosio-legal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan pengajuan cerai gugat meliputi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami kepada istri. Suami sering kali tidak mencukupi kebutuhan nafkah ekonomi bahkan tidak memberikan nafkah. Suami meninggalkan istri dan anak tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu yang lama. Penyebab terjadinya perceraian disebabkan pula karena gangguan pihak ketiga atau suami berselingkuh dan perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Realitas alasan cerai gugat tersebut ternyata perempuan yang mengajukan gugatan menggunakan Pasal 19 (f) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) KHI mayoritas hanya sebagai celah untuk memudahkan proses perceraiannya dengan kemungkinan besar tidak berdasarkan realita yang sebenarnya. Surat gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Pekalongan yang tercantum hanya yang bersifat dapat menghendaki perceraian.
Kata Kunci : Cerai gugat, analisis sosio-legal.
18SK1811017.00 | SK HKI 18.017 HAQ p | My Library (lantai 3, Karya Ilmiah) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain