TESIS HKI
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pasca perceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor:2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Nomor : 37/Pdt.G/2023 /PA.Btg)
Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menunjukkan penerapan prinsip hukum yang tegas dengan mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif serta keabsahan alat bukti. Pada putusan pertama, gugatan dikabulkan secara verstek dengan menyarankan meniadakan tuntutan nafkah dengan pertimbangan ketidakhadiran Tergugat. Putusan kedua dikarenakan konflik berkelanjutan memenuhi sahnya alasan perceraian, ketidakhadiran Termohon di persidangan menjadikan hilangnya hak dalam amar putusan. (2) Ketidakmampuan mantan suami serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam sidang semakin melemahkan pemenuhan hak perempuan. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan hak perempuan pascaperceraian terlindungi dengan adil, pasti dan konsiten. Dengan analisis studi hukum kritis, dan acuan Keputusan dirjen Badilag tentang Kebijakan Policy brief Tahun 2021 Penelitian ini akan mengkritisi pemenuhan hak perempuan pascaperceraian.
24TS2451010.00 | TS P.HKI 24.010 LIN p | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain