SKRIPSI HKI

Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan di Kota Pekalongan

---

Pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena adanya pemalsuan dokumen, tidak adanya izin dari istri ( bagi suami yang akan poligami), menikah tanpa adanya wali yang sah, pernikahan yang dilarang karena saudara sepersusuan. Meskipun telah dilakukan pembatalan perkawinan secara sah di Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya para pelaku tetap menjalankan hubungan suami istri. Fenomena ini menarik diteliti dengan fokus mengapa masyarakat Kota Pekalongan tidak patuh hukum terhadap pembatalan perkawinan? dan bagaimana akibat hukum dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan?. Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan Kualitatif ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekalongan tepatnya di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Utarra. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada hakim, pelaku dan pihak keluarganya, serta Kepala KUA. Sedangkan data sekunder berupa putusan-putusan Pengadilan Agama, buku, jurnal, skripsi dan tesis yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teori kepatuhan hukum dan konsep pembatalan perkawinan digunakan sebagai pisau analisisnya. Adapaun teknik analisis data dengan interaktif model dari Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah; data reduction (reduksi data), data display ( penyajian data), conclusion drawing/verivication ( penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan hukum masyarakat Kota Pekalongan adalah ketidaktahuan masyarakat tentang hukum pembatalan perkawinan, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki, serta masih kurangnya kepedulian hukum sehingga memunculkan sikap mengabaikan hukum yang ada. Akibat hukum dari ketidakputahan tersebut adalah nasab anak dinasabkan kepada Ibunya, akibat hukum terhadap istri (karean dipoligami) sehingga salah satunya terabaikan, serta akibat hukum terhadap harta bersama yang berada di bawah penguasaan salah satu pihak (istri kedua dan anak-anaknya) . Kata Kunci: Ketidak Patuhan Hukum, Faktor-Faktor Ketidak Patuhan, Akibat Ketidak Patuhan Hukum. ABSTRACT Kazhimah NIM. 1119008. LEGAL COMPLIANCE WITH MARRIAGE CANCELLATION DECISIONS IN PEKALONGAN CITY. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Iqbal Kamalludin., M.H. Cancellation of marriages in Pekalongan City is influenced by several factors, namely due to falsification of documents, lack of permission from the wife (for husbands who want to be polygamous), marriages without a legal guardian, marriages that are prohibited because they are siblings. Even though the marriage was legally annulled in the Religious Court, in reality the perpetrators continued to have a husband and wife relationship. This phenomenon is interesting to research with a focus on why the people of Pekalongan City do not obey the law regarding marriage annulment? and what are the legal consequences of community disobedience to the decision to annul marriage in Pekalongan City? This sociological juridical research with a qualitative approach was carried out in the legal area of the Pekalongan City Religious Court, specifically in three sub-districts, namely West Pekalongan District, East Pekalongan District and North Pekalongan District. Data sources consist of primary data and secondary data, primary data was obtained using interview techniques with judges, perpetrators and their families, as well as the Head of the KUA. Meanwhile, secondary data is in the form of Religious Court decisions, books, journals, theses and theses obtained using documentation techniques. The theory of legal compliance and the concept of marriage annulment are used as tools for analysis. The data analysis technique uses the interactive model from Miles and Huberman, with steps; data reduction (data reduction), data display (data presentation), conclusion drawing/verification (drawing conclusions). The results of this research conclude that the factors that influence legal non-compliance among the people of Pekalongan City are the public's ignorance about the law on marriage annulment, a lack of understanding of the law, and a lack of awareness of the law, giving rise to an attitude of ignoring existing laws. The legal consequences of childlessness are that the child's lineage is assigned to his mother, the legal consequences for the wife (because of polygamy) so that one of them is neglected, as well as the legal consequences for joint property which is under the control of one of the parties (the second wife and their children). Keywords: Non-compliance with the Law, Factors of Non-compliance, Consequences of Non-compliance with the Law.

---

Ketersediaan

24SK2411054.00

SK HKI 24.054 KAZ k

My Library (Lantai 3, Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 24.054 KAZ k

Penerbit

Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xix, 74 hlm.,24 cm; Bibliografi : hlm.73-74

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

346.01

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Perdata
Hukum Perkawinan
Hukum Privat
Pembatalan Perkawinan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Kazhimah (1119008)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar