SKRIPSI HKI
Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian mengharuskan para pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti proses mediasi sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya berkas perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen gagal mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi tersebut. Hal tersebut menjadi ketertarikan dan perlu diteliti lebih lanjut apakah PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 ini terimplementasikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu melihat bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terimplementasikan di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kajen yang menjadi hakim mediator dalam sengketa ekonomi syariah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui waawancara, observasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian peneliti belum terimplementasikan secara efektif di Pengadilan Agama Kajen. Sehingga harapan diterbitkannya PERMA ini belum tercapai dengan maksimal. Karena nyatanya, hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum berhasil dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga terdapat kendala-kendala teknis yang dihadapi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan kendala yang muncul dari substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak penulis temukan.
Keyword: PERMA, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah
The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts which then requires the disputing parties to follow a mediation process before the case is heard in the Religious Courts. However, in reality, the case files for the sharia economic dispute that went to the Kajen Religious Court failed to reach a mutual agreement in the mediation process. This is of interest and needs to be investigated further whether PERMA RI Number 1 of 2016 is implemented in the settlement of sharia economic disputes at the Kajen Religious Court and what are the obstacles faced by mediators in the mediation process at the Kajen Religious Court in resolving sharia economic disputes.
The type of research used in this study is empirical juridical research, which is to see how PERMA Number 1 of 2016 is implemented at the Kajen Religious Court in resolving sharia economic disputes. The research approach used by the author is a statutory approach. The primary data in this study are the results of interviews with judges at the Kajen Religious Court who are mediator judges in sharia economic disputes. Secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through interviews, observation and literature study. The data analysis technique used descriptive inductive method.
PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts in practice based on the results of research by researchers has not been implemented effectively in the Kajen Religious Court. So that the expectation of the issuance of PERMA has not been achieved optimally. Because in fact, the results of mediation in the settlement of sharia economic disputes have not been successful. In the process of resolving sharia economic disputes, there are also technical obstacles faced by mediators in the mediation process at the Kajen Religious Court. While the obstacles that arise from the substance of PERMA Number 1 of 2016 I did not find.
Keyword: PERMA, Mediation, Sharia Economic Dispute
22SK2211092.00 | SK HKI 22.092 PRA s | My Library (Lantai.3, Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain