Penelitian ini membahas tentang Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-undang Nomor…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 4…
Kontroversi seputar penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil menciptakan polarisasi yang signifikan. Banyak yang mendukung, dengan alasan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk ikut menent…
Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun electronic government for e good governance yang terintegrasi mulai dar…
Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur da…
Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktri…
Pengaturan Risywah Pemilu dan Pilkada Prespektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Yunas Derta Luluardy, M.A. I…
Kewenangan pembubaran partai politik diatur dalam UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana berkaitan dengan pemegang legal standing untuk pengusulan pembubaran partai politik yang…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai pengemis merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu hak anak yang telah diatur dalam konstitu…
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 masih ditemukan banyak pelanggaran. Tercatat sejumlah 13 kasus dugaan pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalonga…