Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perb…

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama menurut UU no.1 tahun 1974 diatur menurut hukum yang ber…

Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang ter…

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI untuk ketertiban administrasi perkawinan. Adanya kebijakan pencantuman status ka…

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas di Desa Tumbal…

Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami istri. Mereka tetap harus menjalankan kewajibannya sebagaimana pasangan sua…

Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan N…

Data dan administrasi kependudukan merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat karena funsinya menyediakan informasi bagi pemerintah dalam memproses pembangunan dan pember…

Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di…

Mengangkat anak adalah memindahkan anak atas kekuasaan orang tua kandung kepada seseorang yang mengangkat anak guna tanggung jawab untuk merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat dengan suatu…

Implementasi Norma Nikah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu Dan Korban Banjir…

Informasi yang didapatkan masyarakat terkait biaya nikah gratis hanya sebatas jika pernikahan dilakukan di KUA saja. Sejauh ini banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa biaya nikah gratis juga bisa …

Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan Weton di Kecamatan Kandeman K…

Perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan perkawinan di Kecamatan Kandeman merupakan tradisi atau adat istiadat yang sudah mengakar bagi masyarakat. Apabila perhitungan weton antara calon p…

Efektivitas Penegakan Hukum Surat Direktur Jenderal BADILAG Nomor 1669/DJA/H…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii; 152 hlm.; 30 cm; Bibliografi : 153-156

Judul Seri

-

No. Panggil

TS P.HKI 23.021 DAD e

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lah…

Kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani tergolong unik karena menggunakan tiga bentuk kerjasama sekaligus dalam praktiknya. Kerjasama pengelolaan lahan dilakukan masyarakat Desa Kutorojo sebaga…

Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Dororejo Kecamatan Doro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan sudut pandang 'Urf. Penelitian ini dilakukan de…