Proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh tiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif), hal ini bertujuan untuk memastikan int…
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol …
Penelitian ini akan membahas tentang hak angket yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per…
Penelitian ini mengkaji konsep pemerintah otorita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pemerintah otorita dirancang untuk memiliki peran dan kewenangan khusus dalam p…
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme dan akibat hukum dari pertanyaan konstitusional (Constitutional Question) di Italia dan Jerman. Di Italia, pengujian konstitusionalitas dilaku…
Penelitian ini membahas tentang konflik norma dari Surat Edaran No. 821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2009. Dimana hal ini membahas me…
Perkembangan sistem tilang semakin berkembang, banyak negara yang menerapkan tilang yang tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun telah menerapkan tilang elektronik berbasis kamera CCTV. Ti…
Penelitian ini membahas benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVII…
Fokus penelitian ini adalah menguraikan Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura) Adapun jenis penelitiann…
Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat perhatian serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih…